Kabargupas.com, BALIKPAPAN – Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kotak Balikpapan, Fauzi Adi Firmansyah menilai lemahnya sosialisasi kepada masyarakat kerap memicu keluhan, terutama saat terjadi gangguan distribusi air.
Aspek komunikasi dalam pelayanan air bersih yang dikelola oleh Perumda Tirta Manuntung Balikpapan (PTMB) atau biasa disebut dengan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Balikpapan itulah yang menjadi sorotan serius DPRD Kota Balikpapan.
“Setelah kami mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan melakukan kunjungan lapangan ke sejumlah titik instalasi air bersih yang dikelola PTMB yakni di Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kilometer (KM) 12, termasuk Gunung Sari dan Kampung Damai, kami menemukan sejumlah persoalan,” kata Fauzi Adi Firmansyah, Selasa (21/4/2026).
Dari hasil peninjauan tersebut, tambahnya, ia menemukan bahwa persoalan tidak hanya terletak pada kualitas dan distribusi air, tetapi juga pada kurangnya penyampaian informasi kepada pelanggan.
“Kadang-kadang masyarakat tidak tahu, tiba-tiba air mati. Ini yang menjadi keluhan utama. Harusnya ada pemberitahuan jauh-jauh hari kalau memang ada perbaikan atau gangguan,” ujar Adi, sapaan akrabnya.
Menurut Adi, penyedia layanan air bersih perlu meningkatkan pola komunikasi yang lebih terbuka dan responsif kepada masyarakat.
Informasi terkait pemeliharaan jaringan, perbaikan pipa, maupun potensi gangguan distribusi harus disampaikan secara jelas dan tepat waktu.
“Kalau ada perbaikan di satu wilayah dan berdampak pada distribusi air, itu harus disosialisasikan. Supaya masyarakat bisa bersiap, misalnya menampung air lebih dulu,” tegasnya.
Adi menegaskan, komunikasi yang baik merupakan bagian penting dari pelayanan publik. Tanpa informasi yang memadai, masyarakat akan merasa dirugikan meskipun gangguan tersebut disebabkan oleh upaya perbaikan.
“Ini bukan hanya soal teknis, tapi juga soal pelayanan. Transparansi itu penting supaya masyarakat tidak merasa diabaikan,” kata Politikus Partai Golkar Kota Balikpapan tersebut.
Ia juga menekankan bahwa sebagai kebutuhan dasar, layanan air bersih harus disertai dengan sistem informasi yang memadai. Menurutnya, perkembangan teknologi seharusnya bisa dimanfaatkan untuk menyampaikan informasi secara cepat, baik melalui media sosial, pesan singkat, maupun kanal resmi lainnya.
Sebagai perpanjangan tangan masyarakat, lanjut Adi, DPRD Kota Balikpapan akan terus mendorong perbaikan, tidak hanya pada infrastruktur, tetapi juga pada pola komunikasi antara penyedia layanan dan pelanggan.
“Kami akan terus mengawasi. Harapannya ke depan tidak ada lagi masyarakat yang mengeluh karena tidak mendapat informasi saat air tiba-tiba mati,” tutup Wakil Rakyat dari daerah pemilihan (dapil) Balikpapan Utara tersebut.
Poniran | Adv
Comment