Kabargupas.com, BALIKPAPAN – Akibat masih terjadinya kekosongan Alat Kelengkapan Dewan (AKD), kerja-kerja anggota DPRD, khususnya dari Komisi II DPRD Balikpapan tidak bisa turun ke lapangan untuk mengetahui penyebab terjadinya kelangkaan minyak goreng di pasaran.
Anggota DPRD Balikpapan yang juga mantan Ketua Komisi II H. Haris mengatakan, tanggapan DPRD Balikpapan, khususnya Komisi II, kalau melihat kelangkaan minyak goreng yang terjadi saat ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan, khususnya Dinas Perdagangan Balikpapan sudah melakukan upaya dengan turun ke lapangan, baik di pasar maupun ke distributor minyak goreng.
“Masalah ini, kami juga di DPRD Balikpapan, khususnya anggota Komisi II, insyaallah juga akan turun ke lapangan. Tapi kami tinggal menunggu instruksi dari pimpinan yakni Ketua DPRD. Masalah minyak goreng ini sudah beberapa hari ini langka hingga membuat was-was masyarakat, khususnya ibu rumah tangga,” kata Haris, ditemui media ini di Kantor DPRD Balikpapan, Selasa (08/03/2022).
Pihaknya berharap, perlu adanya kebijakan dari pemerintah dalam menstabilkan harga minyak goreng di Balikpapan. Apalagi ada kenaikan harga minyak goreng yang cukup tinggi, yang perlu mendapat perhatian dengan turun ke lapangan untuk mengetahui penyebab terjadinya kelangkaan tersebut.
“Kalau kami mendengar dari bawah, itu kan ada subsidi dari pemerintah, dan ada juga sejumlah merek minyak goreng yang katanya dia tidak dapat subsidi pemerintah sehingga minyak goreng yang dijual harganya normal alias menaikkan sendiri. Sedangkan merek lain yang disubsidi pemerintah, harganya tetap murah,” ungkap Haris.
Saat ditanya kapan Komisi II DPRD Balikpapan melakukan sidak lapangan, Haris tidak berani mengambil keputusan karena dirinya bukan lagi sebagai Ketua Komisi II DPRD Balikpapan, namun sudah menjadi anggota biasa. Saat ini, dirinya hanya sebagai anggota Komisi II saja, mengingat AKD (Alat Kelengkapan Dewan) DPRD Balikpapan belum ditetapkan.
“Kami lagi menunggu instruksi dari pimpinan. Kalau pimpinan mengatakan hari ini anggota Komisi II turun ke lapangan, pasti kami jalankan. Kami saat ini menunggu instruksi Ketua DPRD, kebetulan koordinator Komisi II adalah langsung Ketua DPRD,” jelas politisi PDI Perjuangan Balikpapan ini.
Pihaknya berharap, jangan sampai ada yang menahan atau menampung minyak goreng di gudang hanya untuk mencari keuntungan pribadi dengan menaikkan harga. Terlebih, tidak lama lagi akan masuk bulan Ramadan sehingga semua dampak-dampak ini terjadi pada semua kebutuhan pokok atau sembako.
“Adanya keluhan dari masyarakat, khususnya pengusaha truk pengangkut kontainer atas pemberlakuan Surat Edaran Wali Kota Balikpapan tentang larangan kendaraan berat melintas di dalam kota juga menjadi salah satu penyebab naiknya harga sembako tersebut,” pungkasnya.
Penulis: Ipon
Editor: Nurhayati
Comment