Kabargupas.com, BALIKPAPAN – Terjadinya kerumunan warga di Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perindustrian (KUMKMP) Balikpapan pada Sabtu (24/07/2021) lalu, saat pendaftaran bantuan bagi pelaku UMKM yang terdampak penerapan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) Darurat, mendapat tanggapan dari DPRD Balikpapan, Senin (26/07/2021).
Anggota Komisi II DPRD Balikpapan Muhammad Najib mengatakan, menyayangkan terjadinya kerumunan warga saat pendaftaran bantuan UMKM di Dinas KUMKMP Balikpapan Sabtu lalu, karena berpotensi menimbulkan klaster baru penyebaran COVID-19 di Balikpapan.
“Saran saya untuk Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan itu, sebenarnya teknis cara menginventarisasi UMKM dan PKL itu dilihat, saat ini masih kurang baik. Karena setiap kali ada pemberian bantuan selalu menimbulkan orang berkumpul atau berkerumun,” kata Muhammad Najib, saat ditemui kabargupas.com di Kantor DPRD Jalan Jenderal Sudirman Balikpapan.
“Bagaimana caranya mereka itu tetap menjaga protokol kesehatan. Harusnya, mereka sudah punya data, bisa di by phone kah, atau komunikasi supaya tidak ada yang berkumpul,” tambahnya.
Selain itu, ujar Najib, demikian politisi PDI Perjuangan ini disapa, data tentang UMKM dan PKL Balikpapan seharusnya di-update terus, mengingat selama pandemi COVID-19 komunikasi melalui telekomunikasi.
“Yang jelas, terjadinya kerumunan orang di Dinas KUMKMP Balikpapan saya sangat menyayangkan karena tidak ada yang menjaga, mengatur, saya lihat seperti itu,” tukasnya.
Walaupun kegiatan berlangsung di luar ruangan, kata Najib, tapi tetap saja terjadi kerumunan orang yang mendaftarkan diri untuk mendapatkan bantuan tersebut dan berpotensi menimbulkan terjadinya penyebaran COVID-19.
“Seharusnya, mereka itu kan punya data dipanggil by wilayah, ataupun by komunikasi agar tidak terjadi kerumunan orang,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas KUMKMP Kota Balikpapan, Adwar Skenda Putra menjelaskan, petugas yang mengatur antrean warga saat mendaftar bantuan UMKM tersebut ada. Sudah diatur dan berbaris rapi, tapi maunya warga begitu.
“Sudah dievaluasi mas, tidak ada antrian karena sudah bisa lewat kelurahan. Dan kemarin (Sabtu) itu semuanya mengajukan padahal usahanya masih bisa jalan. Tapi biasa warga kan semua mau dapat juga,” ujar Adwar Skenda Putra yang akrab disapa Eddo ini di WhatsApp Group Media.
Penulis: Ipon
Editor: Nurhayati
Comment