by

Pandangan Umum Fraksi Tentang LKPJ Wali Kota, Banjir Masih Jadi Sorotan

Kabargupas.com, BALIKPAPAN – Rapat Paripurna kembali digelar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Balikpapan secara virtual di ruang Rapat Gabungan Kantor DPRD Jalan Jenderal Sudirman Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (09/06/2021).

Rapat Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Balikpapan Subari ini mengagendakan Pemandangan Umum Fraksi- Fraksi DPRD Kota Balikpapan terhadap Nota Penjelasan Wali Kota Balikpapan tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2020.

Pada kegiatan ini, sejumlah persoalan di Balikpapan yang tidak kunjung tuntas disoroti oleh sejumlah fraksi diantaranya ada persoalan banjir, pendidikan hingga penyerapan anggaran COVID-19 yang dikelola oleh Satgas COVID-19 Kota Balikpapan.

Wakil Ketua DPRD Balikpapan Subari mengatakan, pandangan umum yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD Balikpapan pada paripurna Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Balikpapan ini, pada umumnya memberikan apresiasi kepada Wali Kota Balikpapan terdahulu yakni Rizal Effendi.

“Tapi ada catatan-catatan penting yang harus diselesaikan nanti oleh Wali Kota Balikpapan saat ini, terutama masalah klasik dan menjadi sorotan fraksi-fraksi DPRD Balikpapan yaitu masalah penanganan banjir,” kata Subari.

Banjir yang ada di Kota Balikpapan, kata politisi PKS Balikpapan ini, penanganannya baru 40 persen dan belum bisa dikembalikan. Dan yang kedua adalah usulan wajib yaitu terkait pendidikan dan kesehatan. Jadi, pendidikan banyak yang sudah dibenahi, namun masih banyak pula yang harus menjadi perhatian dari instansi terkait.

“Jadi masalah pendidikan sudah dijelaskan teman-teman, bahwa pendidikan ini adalah persoalan klasik, terutama penerima anak sekolah atau PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru). Begitu pula dengan sarana dan prasarana,” tambahnya.

Selain itu, juga permasalahan sarana dan prasarana sekolah karena masih dirasakan kurang maksimal oleh masyarakat masyarakat, terlebih masalah ruang belajar maupun gedung sekolah.

Yang ketiga, terang Wakil Rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Balikpapan Timur ini, adalah masalah kesehatan. Kesehatan ini sangat penting karena menyangkut dengan keselamatan dan kesehatan masyarakat kota Balikpapan, khususnya di masa pandemi COVID-19 di Balikpapan.

“Ada juga fraksi yang menyoroti penggunaan anggaran di Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Kota Balikpapan, penyerapan anggarannya yang masih kurang maksimal. Dari 80 persen itu ada angka Rp 69 miliar, itu yang dimintakan penjelasannya kepada Wali Kota Balikpapan,” pungkasnya.

Penulis: Ipon
Editor: Nurhayati

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

News Feed