Kabargupas.com, BALIKPAPAN – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan Sabaruddin Panrecalle menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur menjadi program prioritas di Kota Balikpapan, seiring dengan masifnya pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Pembangunan infrastruktur kami nilai paling penting dan prioritas alias mendesak yang harus diutamakan oleh Pemerintah Kota Balikpapan. Mengingat pertumbuhan penduduk di Kota Balikpapan setiap tahunnya terus bertambah, seiring dengan makin masifnya pembangunan Ibu Kota Nusantara,” kata Sabaruddin Panrecalle kepada awak media saat ditemui di ruang kerjanya, lantai dua Gedung DPRD Jalan Jenderal Sudirman Balikpapan, Selasa (16/04/2024).
Kondisi ini, ujar Sabaruddin Panrecalle, juga berdampak terhadap peningkatan volume atau bertambahnya jumlah kendaraan di Balikpapan. Sementara insfratruktur pendukung yang ada di Balikpapan seperti jalan utama maupun jalan alternatif tidak mengalami penambahan yang signifikan.
“Agar program pembangunan infrastruktur tersebut dapat dijalankan maksimal dengan dukungan anggaran yang maksimal pula, tentu harus ada komunikasi politik yang intens dengan kepala daerah, yakni Gubernur Kaltim agar kucuran dana bantuan keuangan (bankeu) bisa maksimal,” tambah Sabaruddin Panrecalle.
Menurut Sabaruddin, demikian dia akrab disapa, perlu juga diketahui apa saja yang menjadi urgensi di Balikpapan jika ingin mendatangkan atau mendapatkan dana bankeu dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim tersebut maksimal.
“Tetapi perlu juga kita tahu, apa sih yang urgen di Balikpapan ini. Kita mau mengambil dana yang begitu besar dari Pemprov Kaltim untuk Balikpapan, apakah prioritas infrastruktur yakni menyangkut masalah banjir karena Balikpapan adalah sebagai kota penyangga IKN, tentunya tidak puas dengan saat ini, harus membuat jalan-jalan alternatif,” tandasnya.
Selanjutnya, pendidikan, kesehatan atau sesuai dengan program Pemerintah Kota Balikpapan bahwa Balikpapan itu terang. Dari jumlah tersebut, ucap Sabaruddin, mana dulu yang menjadi prioritas.
Saat ini, Balikpapan sudah semakin padat, dengan jumlah penduduk dan kendaraan yang ada semakin bertambah dan perlu adanya jalan-jalan alternatif untuk memecahkan atau mengurai kemacetan di jalan raya.
“Dulu, kondisi ini bisa dianggap biasa saja karena jumlah kendaraan tidak banyak. Sekarang tidak bisa dan harus segera dilakukan pembangunan infrastruktur itu seperti membuat jalan-jalan alternatif untuk mengurai kemacetan,” tukas Sabaruddin.
Jika sebelumnya berkendara dari Kantor DPRD Balikpapan ke Jalan Soekarno Hatta hanya memakan waktu 10 menit, kata Sabaruddin, sekarang tidak bisa karena kendaraan saat semakin padat. Maka diperlukan jalan alternatif untuk memudahkan masyarakat menuju kawasan yang diinginkan, seperti dari Manggar Balikpapan Timur ke Balikpapan Utara, atau sebaliknya.
“Sekarang tidak bisa. Bahkan bisa membutuhkan waktu 1 atau 2 jam lebih karena bisa saja terjebak macet. Oleh karenanya, kita dorong bersama-sama untuk mencarikan solusi. Solusinya infrastruktur, jalan tembus ke mana-mana. Itu dibutuhkan anggaran. Untuk mendapatkan anggaran iny, diperlukan perjuangan yang maksimal, kepala daerah, bersama-sama dengan perwakilan kita sebagai anggota DPRD dari dapil Kota Balikpapan untuk memperjuangkannya, mengambil hak kita,” pungkasnya.
Seperti diketahui, dana bankeu dari Pemerintah Provinsi Kaltim kepada Kota Balikpapan sebesar Rp 96,2 miliar pada 2023 lalu, dirasakan masyarakat Balikpapan terlalu kecil. Padahal, 10 anggota DPRD Kaltim yang berasal dari dapil Kota Balikpapan dianggap tidak mampu juga memperjuangkan dana bankeu tersebut meningkat. (Adv)
Comment