Kabargupas.com, BALIKPAPAN – Persoalan banjir yang terjadi di Km 13 Kelurahan Karang Joang diduga akibat proyek Jalan Tol Balikpapan-IKN (Ibu Kota Nusantara), mendapat perhatian dari Komisi 3 DPRD Balikpapan, Kalimantan Timur.
Anggota Komisi 3 DPRD Balikpapan, Syarifuddin Odang mengatakan, persoalan banjir yang terjadi Km 13 Kelurahan Karang Joang, Balikpapan Utara terjadi sudah sejak lama. Namun diperparah dengan adanya proyek Jalan Tol Balikpapan-IKN, karena pembuatan drainasenya tidak maksimal hingga menyebabkan banjir di pemukiman warga.
Bahkan, persoalan ini sudah disampaikan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Karang Joang, hingga saat ini belum ada tindakan konkretnya, baik dari kontraktor pelaksana proyek maupun instansi terkait lainnya.
“Itu sudah lama masuk dari Ketua LPM Karang Joang, meminta untuk DPRD Kota Balikpapan, khususnya Komisi 3, untuk meninjau atau sidak (inspeksi mendadak) ke sana, guna mengetahui kondisi sebenarnya,” kata Syarifuddin Odang, saat dihubungi media ini, Sabtu (29/03/2025).
Cuma kemarin, tambah Odang, sapaan akrabnya, Komisi 3 banyak kegiatan sidak atau kunjungan lapangan sehingga schedule untuk melakukan kunjungan lapangan nanti setelah Lebaran ini, guna melihat dari dekat kondisi sebenarnya.
“Ya memang harus kita tampung semua, terus mencarikan solusinya. Kita tidak melihat itu ranahnya provinsi atau siapa dan sebagainya. Tapi ini adalah yang banjir, adalah Balikpapan. Hukumnya kita memfasilitasi warga yang memang terdampak hal-hal seperti ini,” tandas Odang.
Menurut politisi Partai Hanura ini, nanti saat turun ke lapangan, siapa-siapa saja yang dipanggil. Rencananya, disampaikan ke Ketua Komisi 3, H Yusri bahwa Komisi 3 DPRD Balikpapan melakukan sidak dulu. Karena tidak mungkin ada kegiatan-kegiatan begitu dibiarkan, walaupun tujuannya adalah pembangunan kepentingan masyarakat.
“Tapi juga harus kita perhatikan bagaimana dampak-dampak yang ditimbulkan, yang merugikan terhadap masyarakat. Jangan hanya berlindung mengatakan ini proyek nasional, proyek ini harus dipercepat, tapi paling tidak itu ada perencanaannya, ada MK-nya dan konsultannya yang selalu mendampingi,” ujarnya.
Odang juga mengaku kecewa dan menyayangkan sikap dari pemerintah setempat, yakni Kelurahan Karang Joang. Peristiwa banjir ini sudah kerap terjadi, tetapi pihak Kelurahan Karang Joang terkesan hanya diam saja tanpa melakukan aksi apapun.
“Pada saat kita kunjungan ke daerah lain, itu kan sekarang sudah berubah semua polanya, sistemnya, khusus di Jawa Timur, itu Surabaya. Tidak menunggu laporan, tapi pemerintah setempat kerja sama dengan RT, selalu mendatangi. Artinya tidak menunggu laporan,” pungkasnya.
Poniran | Adv
Comment