Kabargupas.com, SAMARINDA – Bertepatan dengan peringatan Hari Kartini, salah satu program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud dan Seno Aji yakni pendidikan Gratispol secara resmi dimulai, Senin (21/04/2025).
Peluncuran program pendidikan Gratispol yang secara resmi dibuka oleh Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud ini digelar di Gelora Kadrie Oening, Sempaja, Kota Samarinda.
Program Gratispol mendapat perhatian dari Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim dengan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pendidikan Kaltim guna membahas kesiapan dan kendala implementasi program Gratispol, terutama dalam hal anggaran dan infrastruktur.
Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, H. Baba menyatakan, DPRD Kaltim mendukung penuh program Gratispol tersebut. Namun dirinya menekankan pentingnya menyelesaikan sejumlah permasalahan mendasar sebelum program ini dijalankan secara penuh di seluruh wilayah Kaltim.
“Mengenai Gratispol, kami mendukung program gubernur tersebut. Nah kita di sini berbicara mengenai sinkronasi anggaran tahun 2025-2026, termasuk penyelesaian masalah,” kata H. Baba saat diwawancarai usai RDP di gedung E, Komplek DPRD, Jalan Teuku Umar, Loa Bakung, Samarinda.
Dalam pemaparan Dinas Pendidikan, diketahui bahwa keterbatasan jumlah sekolah masih menjadi kendala, terutama di Kota Balikpapan. Contohnya, di wilayah Balikpapan Tengah, jumlah SMA/SMK Negeri masih belum mencukupi kebutuhan masyarakat. DPRD saat ini tengah mengupayakan pemenuhan kekurangan tersebut hingga 51 persen, dan akan terus berkoordinasi dengan instansi terkait.
Sementara di Samarinda, terang politisi PDI Perjuangan asal Kota Balikpapan ini, masalah lebih mengarah pada ketimpangan kualitas pendidikan.
“Perbedaan signifikan antara sekolah unggulan dan non-unggulan menyebabkan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) atau SPMB menimbulkan ketegangan di tengah masyarakat. Komisi IV menilai sistem ini perlu segera diperbaiki,” katanya.
“Supaya bisa berkelanjutan, kita perlu menyelesaikan masalah-masalah kita ke depan,” imbuhnya.
Untuk sementara, H. Baba menyampaikan bahwa persiapan di 8 Kabupaten/Kota di Kaltim berjalan dengan aman. Lantas Gratispol akan berjalan bertahap dari tahun ke tahun bagi SMA/SMK serta SLB.
“Insyaalla, program Gratispol bisa berjalan 100 persen, namun tahun di mulai dari kelas 10 dulu untuk seragam, sepatu dan tas. Lalu selanjutnya kelas 10 dan kelas 11 dan seterusnya,” jelas H. Baba.
Program Gratispol saat ini didukung oleh anggaran sekitar Rp750 miliar yang akan dimaksimalkan penggunaannya demi kesuksesan pelaksanaan tahun ini.
Namun, Baba menekankan bahwa mekanisme penyaluran anggaran masih dalam proses penyempurnaan dan memerlukan koordinasi lanjutan antara DPRD, Dinas Pendidikan, dan Pemerintah Provinsi.
Adapun Peraturan Gubernur tidak diperlukan secara khusus untuk jenjang SMA/SMK dan SLB karena program ini sudah tertuang dalam dana BOSDA. Regulasi khusus justru disiapkan untuk jenjang pendidikan tinggi seperti S1, S2, dan S3. (Adv)
Comment