Kabargupas.com, BALIKPAPAN – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan menggelar rapat perumusan usulan pokok-pokok pikiran (pokir) untuk Tahun Anggaran 2027 serta Perubahan Tahun Anggaran 2026 bersama organisasi perangkat daerah (OPD) mitra kerja Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan, Rabu (24/12/2025).
Rapat yang dipimpin Ketua Komisi III DPRD Kota Balikpapan, H. Yusri, tersebut membahas berbagai usulan pembangunan yang diajukan masing-masing OPD guna mendorong peningkatan pembangunan daerah.
“Hari ini kami, khususnya Komisi III DPRD Kota Balikpapan, telah melaksanakan rapat bersama mitra-mitra komisi. Terdapat delapan OPD mitra Komisi III dan alhamdulillah semuanya hadir untuk membahas usulan pokir Tahun Anggaran 2027 serta Perubahan Tahun Anggaran 2026,” ujar Yusri.
Yusri berharap, pembahasan yang dilakukan dapat memperkuat sinergi antara Komisi III DPRD Balikpapan dan OPD mitra, khususnya dalam perencanaan program pembangunan yang akan dimasukkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Balikpapan.
Ia menekankan pentingnya peningkatan alokasi anggaran pada tahun mendatang.
Menurutnya, hal tersebut diperlukan agar pada Tahun Anggaran 2027 maupun Perubahan 2026 tidak kembali terjadi pengurangan anggaran secara signifikan.
“Catatan penting dari pertemuan ini adalah harapan kami terhadap peningkatan anggaran. Mudah-mudahan pada 2027 dan Perubahan 2026 tidak lagi terjadi pemangkasan anggaran besar-besaran seperti yang kita rasakan saat ini,” ungkap politisi Partai Golkar tersebut.
Selain itu, Yusri berharap pada Perubahan Anggaran 2026, Komisi III DPRD Balikpapan dapat merealisasikan usulan-usulan OPD mitra kerja, terutama yang berkaitan dengan rencana kerja dan rencana strategis dinas-dinas di bawah mitra Komisi III.
Ia menyebutkan, terdapat banyak usulan pembangunan yang diajukan, dengan program prioritas masih difokuskan pada sektor infrastruktur dan penanganan banjir, yang juga sejalan dengan visi dan misi Wali Kota Balikpapan.
“Program prioritas tetap pada infrastruktur dan penanganan banjir karena persoalan ini masih menjadi keluhan utama masyarakat dan menjadi perhatian serius Komisi III DPRD Balikpapan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Yusri mengungkapkan adanya sejumlah program yang berkaitan langsung dengan kebijakan pemerintah pusat, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), koperasi merah putih, dan sekolah rakyat. Program-program tersebut menjadi prioritas nasional dan turut memengaruhi alokasi anggaran daerah.
“Program-program prioritas pemerintah pusat ini tentu akan dilaksanakan di Kota Balikpapan dan berdampak pada pengurangan ruang fiskal anggaran daerah,” pungkas Yusri.
Poniran | Nur
Comment