Kabargupas.com, BALIKPAPAN – Dicabutnya ribuan peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) di Kota Balikpapan yang kini statusnya nonaktif berdasarkan pembaruan data terbaru, mendapat perhatian dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, Muhammad Hamid mengatakan, dicabut PBI-JK ini suatu kebijakan yang harus dalami serius karena menyangkut kesehatan masyarakat, terutama di kota Balikpapan ini yang lagi-lagi program BPJS Kesehatan gratis yang lagi disosialisasikan ke masyarakat.
“Tapi kali ini kita dihadapkan suatu dilema terkait dengan pencabutan PBI-JK itu sendiri. Oleh karena kita harus mendalami lagi kenapa sampai hari ini pemerintah mencabut itu, apa motif dibalik pencabutan itu sendiri,” kata Hamid, ditemui wartawan di ruang Komisi IV DPRD Jalan Jenderal Sudirman Balikpapan, Rabu (18/2/2026).
Dia menambahkan, kondisi di lapangan sampai hari ini selalu berbeda. Ternyata yang di data tidak sesuai dengan di lapangan. Oleh karenanya kita juga menghimbau ketua-ketua RT untuk betul-betul menilai dan memilih mana yang layak dibantu.
“Dan hari ini yang kita lihat di lapangan, ternyata kondisi yang di data itu tidak sesuai. Bahkan ada yang dibantu itu memiliki kendaraan serta keluarga yang mampu. Ya memang yang kita lihat hari ini seperti itu,” tandas politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Balikpapan tersebut.
Hamid juga menyampaikan bahwa pihaknya selaku anggota DPRD Kota Balikpapan dari Komisi IV akan melakukan pengawasan terhadap permasalahan yang terjadi saat ini. Salah satu yang akan dilakukan adalah turun ke lapangan untuk mengetahui duduk permasalahan dan perkembangannya.
“Sebagai anggota DPRD kota Balikpapan kita terus melakukan pengawasan dengan aktif turun ke lapangan melihat perkembangan masyarakat apakah sudah layak atau belum sebagai penerima PBI-JK,” pungkasnya.
Seperti diketahui, sebanyak 8.784 peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) di Kota Balikpapan kini statusnya nonaktif berdasarkan pembaruan data terbaru.
Meski jumlahnya mencapai ribuan, BPJS Kesehatan meminta masyarakat tidak panik karena proses verifikasi masih berlangsung untuk memastikan bantuan tetap tepat sasaran.
Poniran | Adv
Comment